Menit.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan resmi terkait pernyataannya yang sempat menimbulkan perhatian publik mengenai estimasi kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah kebutuhan riil, melainkan hasil simulasi perhitungan sebagai ilustrasi skenario ekstrem dalam perencanaan kebijakan pangan nasional.
Dalam keterangannya, Dadan Hindayana menyebutkan bahwa angka 19.000 ekor sapi muncul dari asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi.
Dalam simulasi tersebut, setiap SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 350 kilogram hingga 382 kilogram daging sapi dalam satu kali proses memasak, yang secara kasar setara dengan satu ekor sapi.
Ia menekankan bahwa perhitungan tersebut hanya digunakan untuk mengukur dampak hipotetis apabila terjadi permintaan seragam dalam skala nasional, bukan sebagai kebijakan yang akan diterapkan dalam operasional program MBG sehari-hari.
“Ini hanya untuk pengandaian, kalau seluruh SPPG diperintahkan masak sapi berarti jumlah kebutuhannya dikalikan dengan jumlah ekor sapi. Jika kami perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” ujar Dadan Hindayana dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah dan tidak akan menerapkan kebijakan menu yang seragam secara nasional.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai pasok pangan, terutama karena lonjakan permintaan mendadak pada komoditas tertentu dapat memicu kenaikan harga di pasar.
Kebijakan untuk menghindari standarisasi menu ini juga didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Dadan Hindayana mengingatkan kembali momen pada peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto tanggal 17 Oktober, ketika program konsumsi massal dengan menu nasi goreng dan telur dilakukan serentak bagi sekitar 36 juta penerima manfaat.
Dalam peristiwa tersebut, permintaan telur melonjak drastis hingga mencapai sekitar 36 juta butir atau setara 2.200 ton dalam satu hari.
Lonjakan permintaan yang tidak biasa itu kemudian memberikan dampak langsung terhadap kondisi pasar, khususnya pada komoditas telur ayam.
Akibat tekanan konsumsi yang terjadi secara tiba-tiba, harga telur di tingkat konsumen sempat mengalami kenaikan hingga sekitar Rp3.000 per kilogram.
Situasi ini menjadi salah satu dasar evaluasi BGN untuk merancang pendekatan distribusi pangan yang lebih adaptif dan tidak terpusat pada satu jenis bahan pangan tertentu.
Sebagai tindak lanjut, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN kini menerapkan strategi yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan program MBG.
Pendekatan tersebut menitikberatkan pada penyesuaian menu berdasarkan ketersediaan sumber daya pangan di masing-masing daerah serta preferensi masyarakat lokal.
Dengan strategi ini, diharapkan setiap wilayah dapat memanfaatkan potensi pangan yang melimpah di daerahnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tekanan berlebihan pada satu komoditas secara nasional.
Selain itu, pendekatan ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar dan menghindari gejolak pasokan.
BGN menilai bahwa keberagaman bahan pangan lokal merupakan kekuatan yang dapat mendukung keberlanjutan program MBG.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya daerah menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi masyarakat dan stabilitas ekonomi pangan.
Dalam penutup keterangannya, Dadan Hindayana kembali menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi masyarakat secara merata tanpa mengganggu ekosistem pangan nasional.
Dengan perencanaan yang lebih adaptif, program ini diharapkan dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pangan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
