Menit.co.id – Pemerintah menyoroti potensi dampak kenaikan biaya bahan baku terhadap sektor hilir, khususnya pada harga pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pelaku industri plastik untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan di tengah lonjakan biaya produksi yang tengah terjadi, agar tidak memicu efek berantai pada harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng.
Di Jakarta Selatan, Rabu (15/4), Amran menegaskan bahwa kenaikan harga boleh saja terjadi, namun harus dalam batas yang wajar.
Ia menolak keras adanya lonjakan harga yang dianggap tidak proporsional dan berpotensi membebani masyarakat luas.
“Jangan lah (naikkan harga plastik), (boleh) naik-naik lah dikit, tapi jangan naik banyak banget. Udah,” ujar Amran di kantornya.
Menurutnya, komoditas strategis seperti minyak goreng tidak boleh terdampak oleh faktor eksternal di luar proses produksi utama, termasuk biaya kemasan yang berkaitan langsung dengan industri plastik.
Pemerintah, kata dia, siap turun tangan apabila ditemukan praktik kenaikan harga yang tidak wajar di rantai pasok.
“Itu (harga) minyak goreng, enggak boleh macam-macam. Kasih tau aja. Jangan cari persoalan,” tegasnya.
Amran juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga memainkan harga secara tidak wajar.
Investigasi tersebut akan mencakup produsen maupun distributor yang terlibat dalam distribusi barang.
“Nanti aku suruh cek di mana tempatnya. PT apa yang jual. Coba sebut PT-nya. Aku suruh periksa sekarang,” ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng meskipun terdapat tekanan dari kenaikan biaya produksi, termasuk dari sektor industri plastik yang terdampak kenaikan harga bahan baku global.
Amran juga menyoroti kondisi pasar minyak goreng yang dinilai tidak sejalan dengan data produksi. Ia menyebut adanya kejanggalan ketika harga tetap meningkat meski produksi dalam negeri melimpah.
“Sekarang beras melimpah, minyak goreng melimpah, harga naik. Berarti apa, ada mafia di tengahnya. Masuk akal enggak kalau produksi naik 6 juta ton tapi harga tetap naik?” ujarnya.
Ia menambahkan, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional mengalami peningkatan signifikan, bahkan ekspor disebut mencapai 32 juta ton berdasarkan laporan pelaku industri. Dengan kondisi tersebut, menurutnya tidak logis jika harga minyak goreng tetap tinggi di dalam negeri.
Dalam konteks penguatan sektor hulu, pemerintah juga mendorong solusi jangka menengah untuk meredam tekanan biaya di industri plastik, salah satunya melalui substitusi bahan baku nafta dengan CPO. Langkah ini dinilai memungkinkan karena ketersediaan sawit nasional yang sangat melimpah.
“Ya, enggak masalah (produksi substitusi nafta dari CPO). Bahan baku kita cukup. Lebih dari cukup. Ekspor kita 32 juta ton,” kata Amran.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi CPO tetap berlangsung meski sebagian dialokasikan untuk program energi seperti biodiesel B40 hingga menuju B50. Menurutnya, penguatan produktivitas di sektor hulu juga turut dipengaruhi oleh kenaikan harga global.
Kenaikan biaya bahan baku yang berdampak pada industri plastik diketahui dipicu gangguan pasokan nafta, yang sebagian besar masih diimpor dari kawasan Timur Tengah.
Konflik geopolitik serta terganggunya rantai distribusi global disebut memperketat pasokan dan mendorong lonjakan harga.
Pemerintah saat ini berupaya mencari sumber pasokan alternatif dari berbagai negara, sekaligus mendorong diversifikasi bahan baku industri.
Langkah ini mencakup pemanfaatan CPO, LPG, hingga plastik daur ulang untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan di sektor industri nasional, khususnya yang berkaitan dengan industri plastik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
