Menit.co.id – Pemerintah China menyampaikan protes keras kepada Jepang setelah sebuah kapal perang Tokyo dilaporkan melintasi Selat Taiwan pada hari Jumat.
Beijing menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional China, serta memperburuk stabilitas kawasan yang selama ini sudah sensitif.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa pihak militer Beijing telah merespons masuknya kapal perang itu sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
Ia juga menuding bahwa tindakan Jepang tersebut bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan bentuk provokasi yang disengaja.
Menurut Guo, pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan sebelumnya telah memperburuk hubungan bilateral kedua negara.
Ia menambahkan bahwa pengiriman kapal perang Pasukan Bela Diri Jepang ke Selat Taiwan merupakan upaya untuk menunjukkan kekuatan militer yang justru memperdalam ketegangan yang ada.
“Ini sekali lagi mengungkap upaya berbahaya dari individu-individu tertentu di Jepang untuk secara militer mengganggu Selat Taiwan dan merusak perdamaian dan stabilitas lintas Selat,” ujar Guo sebagaimana dikutip dari China Daily, Minggu (19/4/2026).
Guo menekankan bahwa isu Taiwan merupakan persoalan yang menyangkut kedaulatan dan integritas wilayah China, sekaligus menjadi dasar utama dalam hubungan politik China–Jepang. Ia menyebutnya sebagai “garis merah” yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun.
Beijing pun mendesak pemerintah Jepang untuk melakukan refleksi serius atas tindakannya, menghindari eskalasi lebih lanjut, serta bersikap hati-hati dalam setiap pernyataan maupun tindakan yang berpotensi memperburuk situasi.
Insiden pergerakan kapal perang tersebut menjadi salah satu titik terbaru dalam meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang.
Hubungan kedua negara diketahui terus memburuk sejak pernyataan kontroversial Sanae Takaichi pada November tahun lalu, ketika ia menyebut Jepang dapat mengerahkan militer jika China menggunakan kekuatan untuk mengambil alih Taiwan.
Pernyataan tersebut tidak ditarik kembali oleh Takaichi, yang tetap mempertahankan sikapnya terhadap Taiwan, wilayah yang selama ini diklaim oleh China sebagai bagian dari kedaulatannya.
Ketegangan semakin meningkat setelah pada akhir Maret terjadi insiden seorang perwira Pasukan Bela Diri Jepang yang dilaporkan memasuki area Kedutaan Besar China sambil membawa pisau.
Tidak lama setelah itu, pada minggu berikutnya, seorang individu yang mengaku sebagai anggota cadangan Pasukan Bela Diri Jepang juga dilaporkan mengeluarkan ancaman daring terhadap kedutaan tersebut dengan klaim bahwa sebuah bom yang dikendalikan jarak jauh telah dipasang di dalam gedung.
Menanggapi berbagai insiden tersebut, Guo Jiakun menyatakan bahwa rangkaian peristiwa itu menunjukkan adanya persoalan mendasar di Jepang.
Ia menyinggung meningkatnya pengaruh kelompok sayap kanan, terbatasnya ruang bagi pandangan yang rasional dan objektif, serta dampak dari kebijakan pemerintah Jepang yang dinilainya keliru dalam menangani isu-isu sensitif terkait hubungan bilateral.
Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya pendidikan sejarah yang komprehensif, pandangan sejarah yang dianggap menyimpang, serta dorongan berkelanjutan terhadap kebijakan pertahanan Jepang yang dinilai semakin ofensif dan berpotensi ekspansionis. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Pasukan Bela Diri Jepang.
Dalam pandangannya, seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada meningkatnya ketegangan yang terjadi saat ini. Guo menilai bahwa upaya untuk memahami dan mengatasi akar persoalan tersebut secara mendalam perlu menjadi perhatian serius pihak-pihak yang memahami dinamika Jepang.
Ketegangan yang melibatkan kapal perang ini menunjukkan bahwa situasi di Selat Taiwan masih menjadi salah satu titik rawan geopolitik di kawasan Asia Timur.
Dengan meningkatnya aktivitas militer dan saling tuding antara kedua negara, ruang diplomasi kini menjadi semakin sempit, sementara risiko eskalasi tetap terbuka jika tidak ada langkah penurunan tensi dari kedua pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
