Menit.co.id – Luas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla secara nasional sepanjang tahun 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 52 ribu hektare. Angka tersebut disebut meningkat berlipat ganda dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menandakan eskalasi kejadian yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan data tersebut usai memimpin apel pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Lapangan PT Pertamina Hulu Rokan, Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026). Ia menegaskan bahwa data yang bersumber dari Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) menunjukkan tren peningkatan yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
“Berdasarkan data SiPongi dua sampai tiga hari kemarin sudah 52 ribu hektare. Angka ini juga berkali-kali dibandingkan tahun 2025,” ujar Hanif.
Menurutnya, sebaran kebakaran tahun ini cukup luas dengan konsentrasi utama di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran tidak hanya bersifat lokal, melainkan telah meluas di beberapa titik rawan yang membutuhkan penanganan terpadu.
Hanif menekankan pentingnya mengaktifkan seluruh unsur hingga tingkat tapak dalam upaya penanggulangan Karhutla. Ia juga menyampaikan rencana untuk meninjau langsung kesiapan pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada pekan berikutnya guna memastikan langkah-langkah antisipasi berjalan optimal.
Dalam penjelasannya, Hanif menyebutkan bahwa faktor utama penyebab kebakaran tahun ini berkaitan dengan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang serta menurunnya tinggi muka air pada lahan gambut. Kondisi tersebut membuat wilayah gambut menjadi lebih rentan terbakar dan sulit dikendalikan ketika api muncul.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah melakukan operasi modifikasi cuaca melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, upaya teknis di lapangan juga diperkuat dengan memperbanyak pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.
Hanif menilai bahwa besarnya luasan kebakaran tahun ini menjadi indikator bahwa kesiapsiagaan sejak awal masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar daerah-daerah rawan bencana lebih aktif saling berkoordinasi, memberikan dukungan, serta membangun semangat bersama dalam menjaga lingkungan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung upaya pengendalian Karhutla. Menurutnya, peran kedua institusi tersebut sangat strategis dalam pembinaan, pengawasan, serta penyusunan langkah operasional yang terintegrasi di lapangan.
“Diharapkan TNI Polri terus membina kita untuk bersama-sama memperhatikan dan merencanakan langkah operasional dalam keterpaduan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Hanif juga menyinggung tantangan global yang turut memengaruhi efektivitas penanganan, termasuk kondisi geopolitik yang tidak stabil serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada biaya operasional di lapangan. Dalam situasi tersebut, ia menilai efisiensi anggaran menjadi hal yang sangat penting.
Ia menegaskan bahwa tanpa kesiapan yang memadai, biaya penanganan kebakaran dapat meningkat tajam, terlebih dalam kondisi harga BBM yang fluktuatif. Oleh karena itu, langkah pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanggulangan ketika api sudah meluas.
Dalam konteks itu, Hanif kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong. Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
Dengan kondisi yang ada saat ini, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih waspada dan berperan aktif dalam pencegahan Karhutla, demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta mengurangi risiko kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
