Menit.co.id – Praktik penjarahan yang diduga dilakukan oleh tentara Israel terhadap aset milik warga sipil di wilayah Lebanon selatan kini menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Laporan terbaru mengungkap adanya dugaan tindakan pengambilan barang berharga secara terorganisir dalam skala besar yang berlangsung di tengah situasi konflik yang masih bergejolak.
Informasi yang dikutip dari MME menyebutkan bahwa fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan individual, melainkan telah menunjukkan pola yang lebih sistematis dan terjadi di bawah pengawasan para komandan di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan adanya degradasi disiplin militer yang melampaui batas operasi pertahanan konvensional.
Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa dinamika konflik yang berkembang telah memperlihatkan indikasi kegagalan pengawasan internal dalam struktur militer yang bertugas di wilayah tersebut.
Ketidakhadiran mekanisme sanksi yang efektif disebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat kecenderungan normalisasi tindakan yang melanggar hukum di zona pertempuran.
Berbagai barang milik warga sipil dilaporkan menjadi sasaran, mulai dari sepeda motor, televisi, hingga perabot rumah tangga bernilai tinggi.
Barang-barang tersebut diduga diambil dari rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya akibat eskalasi konflik.
Sejumlah kesaksian di lapangan menyebutkan bahwa para prajurit mengangkut barang-barang tersebut secara terbuka ke dalam kendaraan militer tanpa upaya menyembunyikannya.
Situasi ini memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan berlangsung di hadapan banyak pihak.
Salah satu prajurit yang menyaksikan kejadian tersebut menggambarkan kondisi yang terjadi sebagai sesuatu yang sangat masif. “Ini terjadi dalam skala yang gila,” ujarnya seperti dikutip dari Suara.com.
Ia menambahkan bahwa berbagai barang seperti televisi, rokok, peralatan rumah tangga, dan barang lainnya langsung dipindahkan ke kendaraan atau diletakkan di pinggir jalan tanpa disembunyikan. “Semua orang melihat dan memahami apa yang terjadi,” tambahnya.
Laporan itu juga menyoroti bahwa praktik penjarahan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindakan oknum semata, melainkan telah menjadi semacam pengetahuan umum di antara personel yang bertugas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas rantai komando dan kontrol di lapangan.
Sejumlah sumber militer mengungkapkan bahwa para perwira senior diduga mengetahui situasi tersebut, namun tidak mengambil tindakan tegas.
Dalam beberapa kasus, teguran yang diberikan hanya bersifat lisan tanpa disertai langkah disiplin yang nyata terhadap para pelaku.
“Di unit kami, mereka bahkan tidak berkomentar atau marah. Komandan batalyon dan brigade tahu segalanya,” ungkap salah satu sumber militer dalam laporan tersebut. Hal ini memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi.
Dalam insiden lain yang dilaporkan, seorang komandan hanya berteriak meminta agar barang-barang yang diambil segera dibuang, namun tidak ada konsekuensi lanjutan yang diberikan kepada para prajurit yang terlibat.
“Komandan berbicara menentangnya dan mengatakan itu serius, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa,” kata seorang prajurit lainnya.
Situasi ini diperparah dengan dilaporkannya penghapusan pos pemeriksaan di titik keluar wilayah Lebanon selatan, yang diduga membuka peluang lebih besar bagi barang-barang hasil penjarahan untuk dibawa masuk ke wilayah Israel tanpa pengawasan ketat.
Kondisi minimnya penegakan aturan di lapangan disebut menciptakan persepsi di kalangan prajurit bahwa mereka memiliki kekebalan hukum dalam situasi konflik.
“Ketika tidak ada hukuman, pesannya jelas,” ujar seorang prajurit dalam menggambarkan kondisi di medan operasi.
Di sisi lain, pihak militer Israel menyatakan bahwa mereka telah melarang keras segala bentuk penjarahan dan akan menindak secara hukum jika ditemukan pelanggaran.
Namun, sejumlah laporan di lapangan menunjukkan bahwa pemeriksaan oleh polisi militer di perbatasan sering kali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.
Selain isu penjarahan, laporan tersebut juga mengungkap adanya tuduhan penghancuran infrastruktur sipil di berbagai wilayah konflik.
Tindakan seperti perusakan bangunan dan fasilitas publik disebut terjadi di tengah operasi militer yang masih berlangsung.
Dalam beberapa laporan lain, aktivitas prajurit yang memasak dan menggunakan rumah warga yang telah kosong juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ruang privat pengungsi Lebanon, yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sejak awal Maret, eskalasi konflik berskala besar telah mendorong perluasan operasi darat Israel ke wilayah pedalaman Lebanon selatan.
Meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata, serangan udara dan penghancuran permukiman dilaporkan masih terjadi secara sporadis di zona konflik.
Pembentukan zona penyangga sejauh sekitar 10 kilometer oleh pihak Israel turut membatasi akses warga sipil untuk kembali ke desa-desa mereka. Kondisi ini memperpanjang krisis pengungsian dan memperumit upaya pemulihan di wilayah tersebut.
Konflik yang telah meningkat sejak Oktober 2023 ini tidak hanya melibatkan pertempuran dengan kelompok Hizbullah, tetapi juga diwarnai dengan berbagai laporan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk penjarahan dan penghancuran properti sipil.
Sejumlah investigasi media, termasuk laporan dari Haaretz, turut memperkuat dugaan bahwa terdapat kelemahan serius dalam pengendalian perilaku prajurit di lapangan oleh otoritas militer.
Dalam konteks ini, isu yang melibatkan tentara Israel kembali menjadi sorotan internasional karena dianggap mencerminkan tantangan besar dalam penegakan disiplin militer di zona konflik aktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
