Menit.co.id – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Dr. Hery Susanto, ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari ini terkait dugaan kasus korupsi.
Penahanan tersebut terjadi hanya enam hari setelah ia resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, menandai perkembangan mengejutkan dalam perjalanan singkat kepemimpinannya di lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Peristiwa penahanan itu terjadi di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 11.19 WIB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Hery terlihat keluar dari gedung dengan pengawalan petugas. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dalam kondisi tangan terborgol sebelum kemudian dimasukkan ke dalam mobil tahanan Kejagung.
Penahanan ini langsung menjadi sorotan publik karena posisinya yang baru saja disahkan sebagai pimpinan lembaga negara.
Hery sebelumnya dilantik bersama delapan anggota Ombudsman RI lainnya dalam prosesi pengucapan sumpah jabatan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 10 April 2026.
Profil Hery Susanto
Hery Susanto menunjukkan bahwa ia bukan sosok baru di lingkungan Ombudsman RI. Ia sebelumnya menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih untuk periode berikutnya melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI pada Januari 2026 sebelum akhirnya dipercaya menjadi Ketua.
Hery Susanto mencatat bahwa ia lahir di Cirebon pada 9 April 1975, beragama Islam, dan memiliki latar belakang pendidikan akademik yang kuat.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoral (S3) dalam bidang Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2024. Gelar akademiknya tercatat sebagai Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si.
Selain dikenal sebagai akademisi, Hery Susanto juga menampilkan rekam jejaknya sebagai aktivis pengawasan pelayanan publik.
Selama bertugas di Ombudsman RI, ia fokus pada sejumlah sektor strategis, termasuk kemaritiman, investasi, serta energi, yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan pelayanan publik di Indonesia.
Namun di balik perjalanan karier tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Hery sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel yang diduga berlangsung pada periode 2013 hingga 2025. Ia disangka menerima aliran dana suap sebesar Rp 1,5 miliar dalam kasus tersebut.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan, Hery diduga berperan dalam pengurusan persoalan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkaitan dengan PT TSHI.
Perusahaan tersebut disebut meminta bantuan agar Ombudsman melakukan koreksi terhadap perhitungan PNBP yang sedang dipersoalkan.
Peristiwa dugaan pengurusan tersebut disebut terjadi pada tahun 2025, saat Hery masih menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026, sebelum akhirnya naik menjadi Ketua Ombudsman RI pada 2026.
Struktur kepemimpinan Ombudsman RI periode 2026–2031 sendiri terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan melalui mekanisme resmi negara. Hery menjadi salah satu figur yang merangkap sebagai ketua dalam periode tersebut.
Sebagai informasi, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga yang mendapatkan mandat pelayanan publik.
Pengawasan tersebut mencakup BUMN, BUMD, badan hukum milik negara, hingga pihak swasta yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari APBN maupun APBD.
Kasus yang menjerat pimpinan lembaga ini menambah sorotan publik terhadap integritas pejabat publik di Indonesia, terutama dalam sektor pengawasan layanan negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
