Menit.co.id – Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan langkah strategis dalam upaya menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu titik awal kebijakan tersebut dimulai dari rumah ASN sebagai pusat perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Melalui kebijakan ini, Pemko Pekanbaru menargetkan penurunan volume sampah hingga 30 persen dengan menerapkan sistem pemilahan sampah dari hulu. Strategi tersebut dinilai menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Kebijakan itu mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga langsung dari tempat tinggal masing-masing. Dalam konteks ini, rumah ASN diposisikan sebagai contoh utama dalam penerapan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam mengendalikan timbulan sampah.
“Program ini bertujuan mengurangi timbulan sampah hingga 30 persen melalui pemilahan dari sumbernya,” ujarnya dalam keterangannya baru-baru ini.
Ia juga menekankan bahwa rumah ASN harus menjadi teladan dalam membangun budaya hidup bersih, disiplin, serta peduli terhadap lingkungan di tengah masyarakat luas.
Dalam implementasinya, sampah rumah tangga diwajibkan dipilah menjadi dua kategori utama, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Pemisahan ini diharapkan mampu memudahkan proses pengolahan dan memperpanjang usia layanan TPA.
Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti plastik, botol, dan kertas, akan diarahkan untuk disalurkan ke bank sampah atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya. Sementara itu, sampah organik akan diolah secara mandiri oleh masyarakat menjadi kompos atau pupuk cair yang bermanfaat.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru akan meningkatkan kegiatan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Program ini juga menyasar berbagai kelompok, termasuk kader PKK, posyandu, hingga organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
“Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat mampu mengelola sampah secara mandiri,” jelasnya.
Selain itu, pelatihan pengelolaan sampah akan digencarkan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam pengurangan limbah rumah tangga. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku yang lebih luas di masyarakat.
Dasar hukum kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru Nomor P.500.9.14.2/DLHK/1/2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Rumah Menuju Pekanbaru Green City. Regulasi tersebut menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program pengurangan sampah berbasis sumber.
Pemerintah Kota Pekanbaru juga menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan diawasi secara berjenjang. Selain itu, hasil pelaksanaan pemilahan sampah akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pemilahan sampah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengurangan sampah secara signifikan.
Melalui kebijakan ini, Pemko Pekanbaru berharap perubahan besar dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari aparatur pemerintah, termasuk dari lingkungan rumah ASN, sebelum akhirnya meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi Pekanbaru sebagai kota bersih dan berkelanjutan dapat terwujud secara bertahap dan konsisten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
