Menit.co.id – Wacana penerapan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional Selat Malaka kembali mencuat dan mendapat dukungan dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan negara dari sektor maritim yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.
Irvansyah menyampaikan bahwa kebutuhan negara terhadap pendapatan dari berbagai sektor semakin meningkat, termasuk dari wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka. Ia bahkan membandingkan konsep tersebut dengan sistem yang sudah diterapkan di Terusan Suez dan Terusan Panama, di mana setiap kapal yang melintas dikenakan biaya tertentu sebagai kontribusi terhadap pengelolaan jalur pelayaran internasional.
“Isu itu bagus, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua. Saya sendiri sudah memiliki konsep untuk mendukung ide Menteri Keuangan seperti itu. Saat ini kita mungkin membutuhkan pendapatan negara dari segala sektor, termasuk di perairan,” ujar Irvansyah kepada wartawan di Batam, Kamis (23/4).
Menurutnya, konsep pemanfaatan jalur laut strategis seperti Selat Malaka dapat dianalogikan seperti jalan tol yang dilewati banyak kendaraan setiap hari. Dalam pandangannya, negara seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang di sepanjang jalur strategis tersebut.
Ia menggambarkan bahwa pemerintah bisa memanfaatkan ruang-ruang ekonomi di kawasan pelayaran internasional itu, layaknya rest area atau fasilitas pendukung di jalan raya.
“Kalau kita bayangkan Selat Malaka ini seperti jalan tol atau jalan raya besar, sementara kita di pinggir-pinggirnya, masak tidak bikin warung, tidak bikin pom bensin untuk tempat singgah,” ungkapnya.
Irvansyah juga mengaku telah menyampaikan sejumlah gagasan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan kawasan Selat Malaka serta Laut Natuna Utara. Menurutnya, dua kawasan tersebut memiliki nilai strategis tinggi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Ia meyakini bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada sektor kelautan. Hal ini dikarenakan sumber daya alam laut bersifat terbarukan dan relatif lebih mudah dikelola dibandingkan sumber daya daratan yang cenderung terbatas.
“Sumber daya alam terbarukan ada di laut. Di darat mungkin sudah banyak yang habis, tetapi di laut masih ada. Ini tidak sulit dikelola karena tumbuh sendiri, hidup sendiri. Kita tinggal ambil dan itu bisa terus diperbarui,” ujarnya.
Selain menyampaikan dukungan terhadap wacana tarif kapal di Selat Malaka, Irvansyah juga meresmikan tiga Markas Komando (Mako) Bakamla yang tersebar di tiga zona wilayah Indonesia, yaitu Zona Barat di Batam, Zona Tengah di Manado, dan Zona Timur di Ambon.
Peresmian ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis negara dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.
“Peresmian ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari barat hingga timur,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan Mako Bakamla di tiga zona tersebut dapat menjadi pusat layanan keamanan laut yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya nelayan, pelaku usaha pelayaran, dan pengguna jasa maritim lainnya.
“Bakamla RI berkomitmen memberikan pelayanan publik yang optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas keamanan laut nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat melontarkan gagasan serupa terkait potensi penerapan biaya bagi kapal yang melintasi jalur strategis dunia, termasuk kawasan Selat Malaka. Ia membandingkan kemungkinan tersebut dengan skema yang berlaku di Selat Hormuz.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (22/4), Purbaya menekankan bahwa Indonesia bukan negara pinggiran dalam peta perdagangan global, melainkan berada di jalur strategis energi dan logistik dunia.
“Arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” ujar Purbaya dalam sebuah simposium di Hotel AYANA Midplaza.
Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa posisi geografis Indonesia, khususnya melalui jalur seperti Selat Malaka, memiliki nilai geopolitik dan ekonomi yang sangat penting dalam perdagangan global.
Dengan berbagai gagasan yang muncul dari pemerintah, pengelolaan jalur pelayaran internasional diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan negara yang berkelanjutan di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
