Menit.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa perbaikan akurasi data penerima bantuan sosial merupakan langkah krusial yang tidak bisa ditawar lagi guna memastikan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat tepat sasaran dan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam dialog interaktif bersama para kepala desa dan pendamping PKH yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan: sekitar 45 persen penerima PKH saat ini masih terindikasi tidak sesuai sasaran yang seharusnya.
Peran Vital Kepala Desa sebagai Garda Terdepan
Gus Ipul menekankan bahwa kepala desa memegang peranan sangat strategis sebagai sumber awal data yang menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa data yang akurat dari tingkat desa, pemerintah pusat akan menghadapi kesulitan besar dalam mendistribusikan bansos secara tepat sasaran.
“Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program,” ujar Gus Ipul dengan nada serius saat berdialog dengan para kepala desa yang hadir.
Lebih lanjut, sosok Saifullah Yusuf ini mengarahkan agar setiap kepala desa memiliki kewajiban untuk mengetahui kondisi seluruh warganya secara menyeluruh, termasuk memahami siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, sehingga tidak ada satupun warga yang terlewat atau justru salah sasaran.
Adopsi DTSEN sebagai Acuan Tunggal
Pemerintah saat ini telah mengadopsi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk seluruh program bansos yang dilaksanakan. Gus Ipul menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan program. Ketika perencanaan baik, perencanaan akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan,” jelasnya mengutip laman resmi Kementerian Sosial.
Ia menegaskan bahwa jika data yang ada di tingkat desa lengkap dan akurat, maka bantuan sosial akan dapat disalurkan tepat sasaran. Sebaliknya, kesalahan data akan meningkatkan risiko salah sasaran yang pada akhirnya merugikan banyak pihak dan mengurangi efektivitas program.
Target Ambisius Graduasi KPM
Dalam forum yang dihadiri oleh 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, serta 106 operator data desa, Gus Ipul memberikan target ambisius agar minimal 24 keluarga penerima manfaat (KPM) dapat melakukan graduasi setiap tahunnya. Graduasi dalam konteks ini berarti keluarga tersebut telah berhasil mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik dan tidak lagi memerlukan bantuan sosial dari pemerintah.
Selain fokus pada akurasi data, Gus Ipul juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Program ini diharapkan dapat membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang layak sekaligus mengangkat kondisi ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan.
“Tidak ada ruang untuk praktik titipan, hanya siswa dari Desil 1 dan 2 (20 persen paling miskin) yang bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya tanpa kompromi.
Puskesos sebagai Jembatan Aspirasi
Menteri Sosial juga mendorong optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa sebagai wadah utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan sosial mereka. Saifullah Yusuf menyoroti bahwa masih banyak warga miskin yang belum mendapat bantuan karena penderitaan mereka tidak pernah didengar secara nyata oleh sistem yang ada.
“Masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu menebus ijazah anaknya, anak putus sekolah, atau warga yang luput dari perhatian karena hidupnya tidak terlihat,” ungkapnya dengan keprihatinan.
Puskesos diharapkan dapat menjadi jembatan efektif untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tersembunyi dalam masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Dukungan Nyata untuk Desa Berdaya
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya transformasi sosial ekonomi di daerah, Gus Ipul menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif di NTB. Desa Saneo menerima alokasi dana sebesar Rp 500 juta, sementara Desa Masbagik Utara Baru menerima Rp 300 juta. Dana ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut.
Pengakuan bahwa 45 persen penerima PKH belum tepat sasaran menjadi sinyal penting bahwa sistem bantuan sosial Indonesia masih memerlukan perbaikan mendasar. Namun demikian, komitmen kuat pemerintah untuk memperbaiki akurasi data melalui kolaborasi erat dari tingkat desa hingga pusat memberikan harapan positif bagi upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Gus Ipul mengingatkan agar kepala desa, pendamping PKH, dan operator data desa memastikan data yang dikelola benar-benar akurat dan terkini setiap waktu. Di sisi lain, penerima atau calon penerima bansos harus memastikan data pribadi mereka sudah terdaftar dengan benar dan dapat berkonsultasi melalui Puskesos desa masing-masing.
“Hanya dengan partisipasi aktif semua pihak, bantuan sosial dapat benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Menteri Sosial mengakhiri dialognya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
