Menit.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di wilayah Bali. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan transportasi, khususnya untuk menghadapi potensi lonjakan mobilitas pada periode angkutan berikutnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan bahwa salah satu catatan penting dari pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 adalah terjadinya kepadatan signifikan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk saat arus mudik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan arus kendaraan di simpul penyeberangan yang memiliki keterbatasan kapasitas.
Menurut Aan, permasalahan utama tidak hanya terletak pada volume kendaraan yang meningkat, tetapi juga pada pengelolaan awal yang belum optimal, terutama terkait pemanfaatan area penyangga atau buffer zone sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan.
“Pengaturan awal masih perlu diperbaiki, salah satunya dalam pemanfaatan buffer zone yang sebenarnya menjadi kunci untuk mengendalikan arus kendaraan menuju pelabuhan. Setiap pelabuhan memiliki keterbatasan kapasitas, sehingga diperlukan pengaturan berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan bahwa ke depan perlu dilakukan identifikasi dan penyediaan lokasi buffer zone tambahan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi penumpukan kendaraan sebelum masuk area pelabuhan dan memperlancar proses penyeberangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk turut serta dalam penyediaan lahan yang dapat difungsikan sebagai kantong parkir sementara. Lokasi tersebut idealnya berada tidak terlalu jauh dari pelabuhan agar tetap efektif dalam mengurai kepadatan.
Dalam evaluasi tersebut, Kemenhub juga menyoroti pentingnya pengembangan pelabuhan alternatif di Bali. Upaya ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk yang selama ini menjadi jalur utama penyeberangan Jawa–Bali.
Aan menjelaskan bahwa konsep pengalihan beban lalu lintas ini telah diterapkan di beberapa lintasan nasional lainnya dan dapat diadaptasi di Bali. Salah satu opsi yang dianggap potensial adalah Pelabuhan Celukan Bawang yang dapat dimaksimalkan sebagai jalur alternatif ketika terjadi lonjakan kendaraan.
“Selain penguatan buffer zone, kita juga perlu menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengurangi tekanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Ini penting agar distribusi kendaraan lebih merata, terutama saat periode puncak Angkutan Lebaran 2026,” jelasnya.
Keterbatasan lahan di kawasan Gilimanuk juga menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, Ditjen Perhubungan Darat mendorong pembangunan tambahan infrastruktur berupa dermaga plengsengan di area sekitar Pelabuhan Gilimanuk.
Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Pantai Cemara atau area buffer zone kargo. Infrastruktur tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan dalam melayani arus kendaraan yang meningkat pada musim puncak.
Aan menegaskan bahwa pembangunan dermaga tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada periode Natal dan Tahun Baru 2026, serta mendukung kelancaran pada arus mudik Lebaran 2027 mendatang.
“Dengan keterbatasan lahan yang ada, penambahan dermaga plengsengan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan. Kami berharap fasilitas ini bisa segera berfungsi untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur darat dan pelabuhan, Kemenhub juga menyoroti aspek peningkatan kapasitas angkutan laut. Koordinasi dengan operator penyeberangan terus dilakukan agar kapal dengan kapasitas lebih besar dapat segera dioperasikan di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses distribusi kendaraan dan mengurangi antrean panjang yang kerap terjadi pada periode padat mobilitas, termasuk saat Angkutan Lebaran 2026.
Menurut Aan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi di Bali. Ia menekankan bahwa keberhasilan perbaikan layanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya.
“Kami ingin memastikan bahwa ke depan pergerakan masyarakat dan distribusi logistik di Bali dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan tertata. Ini hanya bisa dicapai melalui kerja sama semua pihak,” pungkasnya.
Dengan rangkaian evaluasi dan rencana perbaikan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam mengatasi kepadatan di jalur penyeberangan strategis Bali–Jawa. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna jasa transportasi sekaligus memperkuat konektivitas nasional secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
