Menit.co.id – Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana penerapan tarif bagi kapal internasional yang melintas di kawasan strategis Selat Malaka memicu gelombang protes keras dari Malaysia.
Gagasan tersebut langsung menjadi sorotan regional karena menyentuh salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.
Pemerintah Malaysia melalui Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara sepihak terkait pengelolaan jalur pelayaran tersebut.
Ia menekankan bahwa Selat Malaka bukanlah wilayah yang dapat diatur berdasarkan kepentingan tunggal.
Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan ini melibatkan empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Keempatnya disebut memiliki kesepahaman kuat dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta status jalur perdagangan internasional tersebut.
“Segala sesuatu yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan keempat negara. Tidak bisa dilakukan secara sepihak,” ujar Mohamad Hasan dalam sebuah forum di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari The Straits Times.
Pernyataan tersebut mempertegas posisi Malaysia bahwa setiap kebijakan yang menyangkut Selat Malaka harus melalui mekanisme konsultasi bersama, mengingat pentingnya jalur ini bagi perdagangan global.
Sementara itu, dari pihak Singapura, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan turut menyoroti isu yang sama dengan menekankan prinsip kebebasan navigasi internasional.
Ia menyebut bahwa tidak ada dasar untuk mengenakan biaya atau tol bagi kapal-kapal yang melintas di jalur tersebut.
“Ini bukan hak istimewa, melainkan hak semua kapal untuk melintas tanpa harus membayar tol,” tegasnya, menanggapi wacana yang berkembang.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono juga memberikan tanggapan resmi terkait gagasan yang dilontarkan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut.
Ia menilai bahwa ide penarikan tarif bagi kapal internasional bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tetap menjamin hak lintas bebas bagi kapal internasional yang melewati kawasan perairan strategis, termasuk jalur yang berada di sekitar wilayah tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan global dalam pengelolaan laut internasional.
“Kami berharap jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling mendukung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan penarikan tarif tidak sejalan dengan prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea yang secara jelas menjamin kebebasan navigasi tanpa hambatan bagi kapal-kapal internasional.
“Indonesia tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu,” tegas Sugiono, memperjelas sikap pemerintah.
Dalam konteks global, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 200 kapal tercatat melintas setiap hari melalui rute ini, menjadikannya salah satu urat nadi utama perdagangan internasional.
Secara tahunan, jumlah kapal yang melintas mencapai lebih dari 90.000 unit, dengan kontribusi terhadap sekitar seperempat perdagangan global.
Intensitas lalu lintas ini bahkan disebut dua kali lebih padat dibandingkan Selat Hormuz, yang juga dikenal sebagai jalur strategis energi dunia.
Dengan posisi geografis dan ekonomi yang sangat penting, Selat Malaka menjadi kawasan yang sensitif terhadap setiap wacana kebijakan baru.
Karena itu, setiap rencana perubahan aturan, termasuk usulan tarif bagi kapal internasional, dipandang berpotensi memicu dinamika diplomatik di kawasan.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Selat Malaka tidak hanya menyangkut kepentingan nasional satu negara, tetapi juga menyangkut stabilitas perdagangan global yang melibatkan banyak pihak.
Isu tersebut kini menjadi perhatian luas di kawasan Asia Tenggara dan komunitas maritim internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
