Menit.co.id – Perusahaan transportasi berbasis kendaraan listrik Green SM tengah menjadi sorotan publik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setelah insiden kecelakaan tragis yang melibatkan taksi listrik di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin malam (27/4/2026). Peristiwa tersebut memicu perhatian serius lantaran diduga berawal dari kendaraan yang mengalami mogok di perlintasan rel kereta api Commuter Line hingga berujung tabrakan fatal.
Insiden tersebut melibatkan rangkaian Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan beruntun itu tidak hanya menyebabkan kerusakan besar pada sarana transportasi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa serta sejumlah penumpang luka-luka. Dugaan awal menyebutkan bahwa taksi listrik milik perusahaan transportasi berbasis di Vietnam tersebut berhenti mendadak di tengah jalur rel sebelum akhirnya tertabrak kereta.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyuarakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai perlu adanya langkah cepat dan menyeluruh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengusut tuntas penyebab utama kecelakaan.
“Saya meminta Kemenhub dan KNKT segera melakukan investigasi mendalam terkait pemicu tabrakan beruntun ini,” ujar Sofwan kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Sofwan menegaskan bahwa perhatian khusus perlu diberikan pada armada taksi listrik yang dioperasikan oleh Green SM, terutama menyusul laporan masyarakat yang menyebutkan adanya gangguan teknis berulang pada kendaraan tersebut. Ia menyoroti kemungkinan adanya kegagalan sistem pada kendaraan yang berhenti di jalur rel sehingga memicu kecelakaan.
“Jika perlu, lakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada taksi listrik untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sofwan juga mempertanyakan efektivitas sistem mitigasi keselamatan di area stasiun yang dikenal padat aktivitas. Ia mengkritisi mengapa sistem pengawasan digital maupun petugas di lapangan tidak mampu mencegah atau mengantisipasi pergerakan Kereta Argo Bromo Anggrek sebelum terjadi tabrakan dengan rangkaian KRL yang sedang berhenti di stasiun.
“Sistem monitoring digital dan petugas kok bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi kereta agar tidak melaju dan menabrak rangkaian KRL yang berhenti?” katanya.
Dalam pernyataannya, Sofwan menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara transparan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia mengingatkan bahwa keselamatan transportasi publik, khususnya perkeretaapian, harus menjadi prioritas utama pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Selain fokus pada aspek teknis, Sofwan juga menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Ia meminta agar semua pihak terkait memastikan pelayanan medis diberikan secara cepat dan optimal tanpa terhambat oleh prosedur administrasi.
“Dalam situasi darurat, tidak boleh ada faktor apapun yang menghambat penanganan korban luka-luka, termasuk faktor administrasi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kepastian perlindungan bagi keluarga korban. Sofwan mendesak agar proses klaim asuransi dan pembiayaan bagi korban dapat dipermudah tanpa birokrasi yang berbelit, sehingga keluarga terdampak bisa segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Peristiwa ini turut memunculkan kembali perhatian publik terhadap standar keselamatan kendaraan listrik yang dioperasikan oleh perusahaan transportasi asing di Indonesia. Nama Green SM kini menjadi perbincangan luas setelah dikaitkan dengan insiden yang menimbulkan dampak besar tersebut.
Di sisi lain, desakan investigasi dari DPR RI diharapkan dapat membuka titik terang atas penyebab pasti kecelakaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap operasional transportasi berbasis listrik di Indonesia. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi transportasi harus selalu diiringi dengan pengawasan ketat terhadap aspek keselamatan publik.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kasus ini, pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah tegas, baik dalam bentuk investigasi teknis maupun kebijakan lanjutan, guna memastikan sistem transportasi nasional tetap aman, andal, dan tidak menimbulkan risiko serupa di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
