Menit.co.id – Isu mengenai kemungkinan perombakan kabinet kembali mencuat di ruang publik setelah beredar kabar bahwa Istana akan segera mengumumkan langkah tersebut. Kabar itu menjadi perbincangan hangat di kalangan media, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa isu perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri terkait rencana tersebut.
“Wah itu prerogatif Bapak Presiden. Kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja. Saya sendiri belum mendengar apa-apa,” ujar Bima Arya usai Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya daftar atau pihak-pihak yang disebut-sebut akan terdampak perombakan kabinet. Menurutnya, seluruh jajaran kementerian saat ini memilih untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing tanpa terpengaruh isu yang berkembang.
“Nggak ada, kami belum mendengar sama sekali. Kita fokus bekerja saja,” tambahnya.
Di sisi lain, isu mengenai perombakan kabinet memang semakin santer terdengar di lingkungan media. Bahkan, sejumlah nama yang dikabarkan akan masuk maupun keluar dari kabinet mulai beredar meski belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sebelumnya, survei nasional Cyrus Network mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dalam Kabinet Merah Putih mencapai 70 persen. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja kementerian berada dalam kategori cukup baik hingga baik.
Peneliti Utama Cyrus Network, Syahril Ilhami, menjelaskan bahwa sebanyak 67,3 persen responden menyatakan puas dan 2,7 persen sangat puas terhadap kinerja kabinet. Sementara itu, 24 persen responden lainnya menyatakan tidak puas.
“Mayoritas kementerian memiliki penilaian yang cukup bagus. Dengan jarak skor di 10 kementerian teratas hanya 3 persen. Jarak yang tidak terlalu jauh secara statistik,” ujarnya dalam pemaparan daring di Jakarta.
Meski demikian, survei tersebut juga mengidentifikasi lima kementerian dengan penilaian kinerja tertinggi yang dinilai publik paling menonjol dalam menjalankan program pemerintah.
Kementerian Keuangan menempati posisi teratas dengan skor 89,2 persen, disusul Kementerian Kesehatan 86,8 persen, Sekretariat Kabinet 86,3 persen, Kementerian Pertanian 86,1 persen, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga 86,0 persen.
Selain kementerian teknis, kategori kementerian koordinator juga menunjukkan hasil positif. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meraih skor tertinggi 80,3 persen, diikuti Kemenko Pangan 80,1 persen, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 79,5 persen.
Sementara itu, Kemenko Perekonomian memperoleh tingkat penilaian 75,1 persen, dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar 74,1 persen.
Menariknya, survei juga menunjukkan bahwa tingkat popularitas kementerian memiliki korelasi dengan penilaian kinerja di mata publik.
“Hanya ada dua kementerian yang konsisten dikenal luas, berada di lima besar, sekaligus juga masuk top lima kementerian berkinerja sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan dan Sekretariat Kabinet,” kata Syahril.
Di tengah berbagai hasil survei tersebut, isu perombakan kabinet tetap menjadi sorotan publik. Namun hingga kini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai kebenaran kabar yang beredar, sementara jajaran kementerian memilih untuk tetap fokus menjalankan agenda kerja yang telah berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
