Menit.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menyerukan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan untuk berperan aktif menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi pemerintahan yang tengah fokus pada agenda pembangunan nasional.
Pernyataan itu dilontarkan Anwar pada acara Silaturahmi Nasional Ormas Islam serta Halalbihalal menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah yang diselenggarakan oleh MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Dalam sambutannya, pimpinan tertinggi ormas ulama se-Indonesia itu mengingatkan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajaran kabinet kerja tengah mengemban misi besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang lebih maju, makmur, serta sejahtera bagi seluru rakyatnya.
Menyediakan Ruang Aman bagi Pembangunan Bangsa
KH Anwar menegaskan bahwa para tokoh agama dan pemimpin Ormas Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga program-program pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
“Kewajiban kita sebagai tokoh umat Islam menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif. Itu yang dibutuhkan,” tegas KH Anwar di hadapan peserta silaturahmi.
Ia menilai bahwa setiap ucapan, sikap, dan langkah yang diambil oleh figur-figur publik umat Islam akan memberikan dampak yang luas terhadap suasana kebatinan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam merespons berbagai isu dan dinamika yang berkembang di tengah-tengah kehidupan berbangsa.
Analogi Sopir Bus versus Sopir Pembalap
Untuk menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh para pemimpin organisasi kemasyarakatan, KH Anwar menggunakan perumpamaan yang cukup gamblang dan mudah dicerna oleh hadirin.
“Kita harus hati-hati, ibarat sopir kita ini sopir bus, bukan sopir pembalap. Kalau pembalap nyopir kendaraan kencang banget, nabrak, yang mati ya dia sendiri. Tapi kalau sopir bus, kalau ada kecelakaan, yang susah bukan hanya sopir, penumpangnya juga ikut susah,” ujar Kiai Anwar dengan penuh penekanan.
Metafora tersebut hendak menyampaikan pesan bahwa tindakan dan keputusan seorang pemimpin tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan juga akan menimbulkan konsekuensi bagi banyak pihak yang dipimpin dan dipengaruhinya. Seorang pemimpin Ormas Islam, lanjutnya, membawa amanah ribuan bahkan jutaan anggota dan simpatisan yang siap mengikuti arah dan kebijakan yang ditetapkan.
Kearifan sebagai Kunci Menghindari Kegaduhan
Lebih jauh, Ketua Umum MUI itu menekankan bahwa kearifan lokal dan kedewasaan berpikir harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun penyampaian pendapat di ruang publik. Hal tersebut dinilai sangat krusial untuk mencegah timbulnya gejolak atau kegaduhan yang dapat mengganggu harmoni sosial.
“Karena itu dibutuhkan satu kearifan dan kebijakan kita semuanya seperti yang ditaujihatkan tadi, itu bisa menjaga agar apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita putuskan itu tidak akan menimbulkan kegaduhan di mana-mana,” imbuh dia.
Ajakan tersebut sejalan dengan semangat Halalbihalal yang merupakan tradisi keagamaan untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, serta membangun kesepahaman bersama di antara sesama anak bangsa.
Momentum Perkuat Persatuan Umat
Acara Silaturahmi Nasional dan Halalbihalal MUI tahun ini menghadirkan berbagai representasi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam dari berbagai penjuru tanair air. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas antar-elemen umat serta menyelaraskan langkah-langkah ke depan dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Dengan semangat kebersamaan yang tertanam kuat di bulan penuh berkah ini, harapannya seluruh komponen bangsa dapat bekerja sama bahu-membahu mewujudkan Indonesia yang lebih baik, tanpa terpecah belah oleh isu-isu yang bersifat polarisasi dan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
