Menit.co.id – Ketersediaan lahan pengganti bagi masyarakat yang terdampak relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan penyediaan lahan tersebut, mengingat banyak warga telah menyerahkan tanah beserta sertifikatnya kepada negara sebagai bagian dari proses penataan kawasan konservasi.
Situasi kebuntuan penyediaan lahan pengganti ini menjadi salah satu isu utama yang dibawa Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari jalan keluar atas kebutuhan mendesak relokasi permukiman masyarakat yang selama ini berada di dalam kawasan TNTN.
Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengingatkan pentingnya percepatan penyediaan lahan pengganti agar proses relokasi tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi warga terdampak. Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan langkah konkret lintas kementerian.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan inisiatif berupa skema penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut dirancang sebagai bagian dari solusi menyeluruh untuk menata ulang permukiman masyarakat yang berada di kawasan hutan konservasi tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi warga.
Menanggapi hal itu, Kementerian Kehutanan disebut akan menggelar rapat tingkat nasional guna merumuskan solusi komprehensif.
Pertemuan tersebut rencananya melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam penataan kawasan dan relokasi masyarakat.
Pemerintah pusat berharap forum lintas sektor tersebut dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan pengganti yang selama ini menjadi kendala utama di lapangan. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat segera diimplementasikan.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menunjukkan sikap kooperatif dalam mendukung program penertiban kawasan TNTN.
Banyak warga disebut telah secara sukarela menyerahkan sertifikat tanah mereka sebagai bentuk dukungan terhadap program relokasi yang sedang disiapkan pemerintah.
Selain fokus pada penyelesaian isu TNTN, pertemuan di Jakarta itu juga membahas sejumlah agenda strategis lain. Salah satunya adalah pengembangan skema nilai ekonomi karbon yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Agenda lainnya yang turut dibahas adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan lintas Dumai–Sinaboi yang dinilai penting untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Riau.
Dalam kunjungan kerja tersebut, SF Hariyanto didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau M Job Kurniawan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mardoni Akrom, Kepala Bappeda Purnama, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Diskusi tersebut diharapkan menjadi titik awal percepatan penyelesaian persoalan lahan pengganti yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
