Menit.co.id – Pemandangan tak biasa mewarnai forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (17/4/2026).
Di sela agenda resmi, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka terlihat melakukan pertemuan hangat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), yang kemudian menjadi sorotan publik setelah momen tersebut tersebar di media sosial.
Pertemuan itu sejatinya memiliki agenda serius, yakni membahas Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) yang tengah didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Namun, interaksi santai dan jenaka keduanya justru membuat diskusi tersebut viral dan memancing respons luas dari warganet.
Dalam kesempatan itu, Rieke Diah Pitaloka yang dikenal publik dengan sapaan Oneng dan juga menyebut dirinya “Nyi Iroh” dalam unggahan videonya, menegaskan pentingnya basis data yang kuat hingga tingkat desa.
Ia menilai bahwa pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa integrasi data yang akurat dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Jadi, datanya berbasis desa, kelurahan, orang desa dilibatkan,” ujarnya dalam pernyataan yang ia sampaikan di forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa tanpa data yang valid, kebijakan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan dapat memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik gagasan tersebut. Namun ia juga memberikan catatan penting terkait aspek keamanan dan ketelitian dalam pengelolaan data nasional.
Menurutnya, sistem satu data memang sangat baik untuk perencanaan pembangunan, tetapi harus diiringi kehati-hatian dalam proses input maupun perlindungan data.
“Sistem data nasional tuh sangat bagus. Tapi pertama, hati-hati dalam mendata jangan sampai salah input. Yang kedua, hati-hati menjaga data jangan sampai datanya lari ke orang lain,” tegas KDM dalam tanggapannya.
Alih-alih berhenti pada diskusi kebijakan, unggahan momen kebersamaan itu justru berkembang menjadi bahan perbincangan warganet.
Kolom komentar media sosial Rieke Diah Pitaloka dipenuhi respons jenaka dari masyarakat Jawa Barat yang tiba-tiba berubah menjadi “mak comblang dadakan”.
Banyak netizen mengaitkan status keduanya yang sama-sama tidak lagi berpasangan sejak beberapa waktu terakhir.
Dedi Mulyadi diketahui menyandang status duda sejak 2023, sementara Rieke juga menyandang status janda.
Situasi ini kemudian memunculkan berbagai komentar yang menjodoh-jodohkan keduanya, bahkan sebagian netizen menyarankan agar kedekatan tersebut berlanjut ke arah yang lebih personal.
Beberapa komentar bahkan menyinggung putri bungsu KDM, Nyi Hyang, dengan nada bercanda agar Rieke lebih dekat dengan keluarga Gubernur Jawa Barat tersebut.
“Setuju nggak Oneng dijodohkan dengan Haji Udin (Dedi Mulyadi)?” tulis salah satu akun. Ada pula yang menambahkan, “Nyi Iroh, tolong PDKT sama Nyi Hyang juga dan jadi ibu sambung.”
Komentar lain juga tak kalah ramai, seperti “Nyi Iroh, tolong bilangin KDM jangan kelamaan jomblo,” yang memperkuat suasana humor di tengah pembahasan serius tentang kebijakan publik.
Menanggapi gelombang komentar tersebut, Rieke Diah Pitaloka memberikan respons santai dan penuh humor.
Ia mengaku tidak menyangka percakapan soal kebijakan justru melebar menjadi perbincangan perjodohan di media sosial.
Dengan nada bercanda, ia bahkan menyebut bahwa status yang disorot netizen sebenarnya juga berlaku untuk dirinya sendiri.
“Sama aja bilangin diri aku sendiri Besty,” balasnya singkat disertai emotikon tawa dalam kolom komentar.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kedekatannya dengan Dedi Mulyadi murni bersifat profesional sebagai sesama pejabat publik yang memiliki visi serupa dalam memperjuangkan kebijakan berbasis data dan kepentingan rakyat.
Ia menyebut hubungan mereka lebih pada ruang kerja dan diskusi kebijakan, bukan hal di luar itu.
Dalam penutup komentarnya, suasana kembali mencair ketika ia menyebut Dedi Mulyadi dengan istilah khas penuh humor, “Hayeuh ada-ada saja, Haji Udin adalah belahan jiwa perjuangan Nyi Iroh,” yang kembali memancing tawa warganet sekaligus menutup perbincangan viral tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang diskusi kebijakan publik di era media sosial dapat dengan cepat berubah menjadi percakapan viral yang meluas, tanpa mengurangi perhatian pada substansi utama yang dibahas dalam forum Musrenbang Jawa Barat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
