Menit.co.id – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4). Pejabat tinggi daerah ini melontarkan tantangan cium lutut Dedi Mulyadi kepada Gubernur Jawa Barat jika mampu membangun infrastruktur jalan di Kalbar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi yang hanya mencapai Rp6 triliun.
Tantangan tersebut muncul sebagai respons terhadap viralnya video keluhan warga Sepauk, Kabupaten Sintang, yang membandingkan kondisi jalan rusak di Kalimantan Barat dengan infrastruktur mulus di Jawa Barat. Video yang diunggah oleh seorang warga bernama Elisabet ini telah memicu perhatian luas di media sosial, khususnya platform TikTok, hingga akhirnya sampai ke telinga pemerintah daerah.
Dalam video berdurasi singkat itu, Elisabet tampak mengeluhkan kondisi jalan di Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, yang ia gambarkan sebagai “babak belur”. Ia bahkan secara eksplisit menyebut nama Gubernur Jawa Barat sambil meminta perhatian terhadap infrastruktur di wilayahnya. “Tolong, lah Kang Dedi. Jalan kami babak belur. Gubernur kami pingsan kayaknya. Gak ada bangun jalan kami,” ucapnya dengan nada putus asa.
Krisantus mengaku telah menyaksikan langsung video viral tersebut dan meresponsnya dengan data-data faktual tentang perbedaan signifikan antara kedua provinsi. Ia menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Sebaliknya, Kalimantan Barat membentang seluas 171 ribu kilometer persegi—empat kali lebih besar—namun hanya didukung APBD sekitar Rp6 triliun lebih.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegas Krisantus di hadapan pejabat dan undangan Musrenbang. Pernyataan cium lutut Dedi Mulyadi ini sontak menjadi sorotan dan menuai beragam reaksi dari peserta rapat maupun masyarakat luas.
Lebih lanjut, Krisantus menegaskan bahwa semakin luas suatu wilayah, maka semakin besar pula beban biaya pembangunan infrastruktur yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan perbandingan yang tidak apples-to-apples karena karakteristik geografis dan kemampuan fiskal kedua daerah sangatlah berbeda.
“Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya,” ulangnya untuk menekankan seriusnya tantangan tersebut. Ancaman cium lutut Dedi Mulyadi kedua kalinya ini menunjukkan betapa yakinnya Wagub bahwa anggaran yang tersedia tidak proporsional dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kalbar.
Meski demikian, Krisantus memastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menurunkan alat berat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk melakukan perbaikan di ruas jalan Bedayan yang sempat viral tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap aspirasi warga meskipun keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama.
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Sintang memang berat dengan kemampuan fiskal yang ada. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegasnya meyakinkan.
Unggahan video Elisabet tersebut ternyata tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah, tetapi juga memicu solidaritas dari berbagai kalangan. Anak-anak di wilayah Sepauk pun turut menyuarakan kondisi jalan di daerah mereka melalui video-video pendek yang beredar luas di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah infrastruktur benar-benar dirasakan oleh selapis masyarakat, tanpa terkecuali usia.
Perdebatan tentang disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa memang bukan isu baru di Indonesia. Namun, kasus viral dari Sintang ini kembali mengangkat diskusi publik tentang keadilan distribusi anggaran pembangunan nasional. Tantangan cium lutut Dedi Mulyadi yang dilontarkan Krisantus bisa dibaca sebagai ekspresi frustrasi terhadap ketimpangan kapasitas fiskal yang selama ini dirasakan daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait tantangan tersebut. Namun, pernyataan Wagub Kalbar ini sudah cukup berhasil menyuarakan dilema pembangunan infrastruktur di daerah dengan keterbatasan anggaran namun tuntutan kebutuhan yang sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
