Menit.co.id – Isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat kembali menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, elite politik menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan jajaran menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara sebagai pemegang hak prerogatif.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan komposisi kabinet.
Ia menegaskan bahwa urusan pergantian maupun penunjukan menteri merupakan otoritas mutlak presiden yang tidak dapat diintervensi pihak mana pun.
“Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden,” ujar Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Herman juga menekankan bahwa keputusan terkait pencopotan maupun pengangkatan menteri merupakan bagian dari kewenangan konstitusional presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Oleh karena itu, ia menilai seluruh proses tersebut sebaiknya diserahkan kepada Presiden Prabowo agar dapat bekerja secara optimal tanpa tekanan politik yang berlebihan.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan menjadi faktor penting agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang bagi Presiden untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.
“Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini,” tutur Herman.
Ia juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan Presiden Prabowo dapat membawa keberhasilan dalam mengelola negara serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan terjadi pada April 2026 juga telah ditanggapi oleh pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ia meminta publik dan media untuk bersabar serta menunggu informasi resmi dari Presiden Prabowo terkait kepastian rencana tersebut.
“Tunggu aja,” kata Teddy saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan pelaksanaan reshuffle pada bulan yang sama, Teddy menegaskan bahwa segala penjelasan resmi terkait hal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.
“Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujarnya singkat.
Dalam perkembangan isu politik tersebut, sikap tenang dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden menjadi penekanan utama dari berbagai pihak yang berada di lingkar pemerintahan maupun koalisi pendukung.
Hal ini juga mencerminkan bahwa dinamika kabinet merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang sepenuhnya berada dalam kendali presiden.
Di sisi lain, Partai Demokrat menilai bahwa stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan pembangunan nasional.
Dengan demikian, segala bentuk keputusan strategis seperti reshuffle kabinet diharapkan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan munculnya kembali isu reshuffle kabinet ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan pemerintahannya ke depan.
Namun hingga kini, belum ada kepastian resmi terkait waktu maupun daftar menteri yang akan mengalami perombakan, sebagaimana ditegaskan oleh pihak Istana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
