Menit.co.id – Pasukan Amerika Serikat (AS) yang tersisa di Suriah resmi meninggalkan pangkalan mereka di wilayah Hasakah pada Kamis setelah menjalankan rangkaian operasi militer terakhir di kawasan tersebut. Kepergian ini menandai berakhirnya kehadiran militer AS selama sekitar satu dekade di Suriah, yang selama ini diklaim sebagai bagian dari upaya memerangi kelompok ekstremis ISIS.
Laporan Middle East Eye menyebutkan bahwa setelah proses penarikan selesai, unit militer Suriah langsung memasuki pangkalan terakhir yang sebelumnya berada di bawah kendali Washington. Fasilitas tersebut dikenal sebagai Qasrak dan memiliki infrastruktur penting, termasuk landasan udara yang selama bertahun-tahun digunakan dalam aktivitas militer koalisi pimpinan AS.
Seorang pejabat pemerintah Suriah mengonfirmasi kepada media tersebut bahwa proses penarikan pasukan asing itu telah sepenuhnya rampung. Momen ini menjadi titik balik penting dalam dinamika keamanan di timur laut Suriah, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu wilayah paling kompleks dalam konflik bersenjata negara tersebut.
Menurut analis Suriah Charles Lister, kekuatan yang kemudian mengambil alih pangkalan Qasrak adalah Divisi ke-60 dari tentara Suriah. Satuan ini disebut memiliki komposisi unik karena sebagian besar anggotanya merupakan pejuang Kurdi yang memiliki keterkaitan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mitra lama AS di lapangan.
Lister juga mengungkapkan bahwa proses keluarnya personel dan peralatan militer AS dari Suriah tidak dilakukan secara langsung melalui jalur darat biasa, melainkan dialihkan melalui Yordania. Strategi ini disebut bertujuan menghindari potensi serangan dari kelompok paramiliter yang didukung Iran di wilayah Irak, terutama selama proses operasi militer penarikan berlangsung.
Dalam pernyataan resmi pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Suriah menyambut langkah penyerahan penuh fasilitas militer yang sebelumnya digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Pemerintah Suriah menilai proses tersebut sebagai bentuk pengembalian kedaulatan yang utuh atas wilayahnya.
Kementerian tersebut juga menambahkan bahwa penyelesaian penyerahan seluruh situs militer ini mencerminkan kemajuan dalam integrasi SDF ke dalam struktur nasional Suriah. Selain itu, Damaskus menegaskan bahwa negara kini memikul tanggung jawab penuh dalam upaya pemberantasan terorisme serta penanganan berbagai ancaman regional di dalam wilayahnya.
Keputusan Washington untuk menarik seluruh pasukannya dari Suriah juga tidak terlepas dari perubahan besar dalam peta politik negara tersebut. Langkah ini diambil setelah Presiden Ahmed al-Sharaa berhasil mengalahkan Bashar al-Assad pada Desember 2024, menutup lebih dari satu dekade perang saudara yang menghancurkan negara itu. Pemerintah AS yang sebelumnya mendukung kepemimpinan baru Sharaa juga diketahui pernah menempatkan sekitar 1.000 personel militernya di Suriah.
Pada awal tahun ini, Amerika Serikat turut memfasilitasi kesepakatan antara SDF dan pemerintah Damaskus. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Suriah mengambil alih peran utama dalam memerangi kelompok bersenjata seperti ISIS, sekaligus memperkuat kendali negara atas wilayah-wilayah strategis.
Dalam perkembangan lain, pasukan AS juga telah ditarik dari dua pangkalan penting lainnya di Suriah, yakni al-Tanf di bagian selatan dan al-Shaddadi di wilayah timur laut. Penarikan bertahap ini menunjukkan konsistensi kebijakan Washington dalam mengurangi keterlibatan militernya di negara konflik tersebut setelah bertahun-tahun melakukan operasi militer di berbagai titik strategis.
Kehadiran militer Amerika di Suriah sendiri telah berlangsung sejak 2015, ketika AS mulai memperkuat keterlibatan dalam perang melawan ISIS bersama berbagai kelompok lokal. Namun, kemitraan antara AS dan SDF dalam jangka panjang turut menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Turki. Ankara menilai SDF memiliki keterkaitan erat dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang dianggap sebagai cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
PKK sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki. Kelompok ini diketahui telah melancarkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Turki selama sekitar empat dekade, menjadikannya salah satu isu keamanan paling sensitif di kawasan tersebut.
Meski demikian, dalam dua tahun terakhir, proses dialog perdamaian antara Ankara dan PKK disebut telah membuka ruang baru bagi pendekatan diplomatik yang lebih fleksibel. Situasi ini turut memudahkan Damaskus untuk menjalin kesepakatan dengan SDF, yang sebelumnya menuntut otonomi di wilayah timur laut Suriah.
Ketegangan di lapangan juga sempat meningkat akibat sejumlah serangan jangka pendek yang melibatkan pasukan pemerintah Suriah. Namun, intervensi dari utusan khusus AS Tom Barrack disebut membantu meredakan situasi tersebut, hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang lebih stabil.
Sebagai bagian dari perjanjian itu, SDF setuju menyerahkan kendali atas sejumlah wilayah penting, termasuk kota Raqqa dan Deir Ezzor, kepada pemerintah pusat di Damaskus. Langkah ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam struktur kontrol wilayah di Suriah dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menutup bab panjang keterlibatan asing yang sebelumnya dipimpin oleh AS melalui berbagai operasi militer di kawasan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
