Menit.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau mencatat kinerja impresif pada awal tahun 2026. Salah satu sektor yang menjadi penopang utama adalah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang menunjukkan lonjakan signifikan pada triwulan pertama tahun ini.
Realisasi penerimaan dari sektor tersebut tercatat mencapai Rp477 miliar hingga akhir triwulan I 2026. Angka ini mengalami kenaikan cukup tajam sebesar Rp110 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama 2025, penerimaan dari sektor yang sama hanya berada di angka Rp367 miliar.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan apresiasi atas peningkatan tersebut. Ia menilai capaian ini tidak lepas dari kerja sama yang semakin solid antara legislatif dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
“Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, tren positif ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat terus berlanjut hingga akhir tahun anggaran. Stabilitas pendapatan daerah dinilai sangat penting untuk mendukung penguatan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Abdullah juga menekankan bahwa keberhasilan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya mencapai target besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2027. Ia menyebutkan bahwa dengan kinerja pendapatan yang stabil, APBD Riau berpotensi menembus angka lebih dari Rp10 triliun.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa potensi penerimaan dari sektor ini masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap. Salah satu peluang yang masih terbuka lebar adalah kontribusi dari penggunaan bahan bakar oleh sektor industri serta alat berat yang hingga kini belum seluruhnya terdata secara optimal.
“Potensi PBBKB Riau diyakini masih bisa digali hingga dua kali lipat dari capaian saat ini. Banyak sektor industri dan alat berat yang belum tercatat secara maksimal,” jelasnya.
Dalam konteks perbandingan, Abdullah menyebut Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu daerah yang dapat dijadikan acuan. Menurutnya, karakteristik sumber daya alam antara Riau dan Kaltim memiliki kemiripan, sehingga strategi optimalisasi pendapatan dapat dipelajari bersama.
Ia mencontohkan bahwa Kaltim berani menetapkan target penerimaan dari sektor serupa hingga mencapai Rp7 triliun. Oleh karena itu, Riau dinilai seharusnya mampu menetapkan target yang lebih realistis namun tetap progresif.
“Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuh dari angka itu. Jika target separuh tersebut tercapai, maka impian kita melihat APBD Riau 2027 menjadi dua digit pasti akan menjadi kenyataan,” ungkap Abdullah.
Dengan capaian yang terus menunjukkan tren positif, pemerintah daerah bersama DPRD Riau diharapkan mampu menjaga konsistensi kebijakan fiskal, khususnya dalam penguatan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Upaya ini dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.
Ke depan, penguatan sistem pendataan, pengawasan distribusi bahan bakar, serta optimalisasi sektor industri diproyeksikan menjadi fokus utama agar potensi pendapatan daerah dapat terus dimaksimalkan secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
