Menit.co.id – Pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) resmi dimulai di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Proyek investasi bernilai lebih dari Rp300 miliar ini sekaligus ditandai dengan peresmian akses jalan sepanjang 1,2 kilometer yang dibuka langsung oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli, pada Senin (20/4/2026).
Fasilitas pembuatan dan perbaikan kapal tersebut dirancang menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Sumatera. Pada tahap awal pembangunan, PT MNS telah merealisasikan investasi sekitar Rp100 miliar yang seluruhnya bersumber dari penanaman modal swasta murni di kawasan industri milik pemerintah daerah tersebut.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyebut dimulainya proyek ini sebagai momentum penting bagi kebangkitan KITB yang selama ini cenderung stagnan. Ia menilai kehadiran investor seperti PT MNS menjadi bukti meningkatnya kepercayaan terhadap potensi kawasan industri tersebut.
Menurutnya, kepercayaan investor merupakan modal utama agar kawasan industri dapat berkembang lebih pesat di masa depan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong kemudahan investasi serta mempercepat berbagai proses perizinan agar lebih efisien dan transparan.
Afni turut menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan industri tersebut. Ia meminta agar tidak ada praktik pungutan liar dalam proses investasi dan seluruh jajaran pemerintah daerah harus mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Lebih lanjut, ia menyebut KITB sebagai kawasan strategis yang harus dikembangkan secara serius karena memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Riau. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi jalur distribusi utama komoditas tidak hanya untuk wilayah Sumatera, tetapi juga hingga lintas negara.
Namun demikian, Afni juga menyoroti kondisi KITB yang sebelumnya sempat vakum meskipun pernah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menjelaskan banyak lahan yang telah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) justru terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal.
Ia meminta agar pengelolaan lahan yang tidak produktif segera ditata ulang. Menurutnya, tenant yang telah menguasai lahan perlu diberikan evaluasi terkait progres pembangunan. Jika tidak ada kejelasan, maka harus ada langkah tegas berupa peringatan atau percepatan proses perizinan bagi pihak yang benar-benar serius berinvestasi.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak juga menyampaikan rencana pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) baru. Langkah ini dilakukan menyusul komitmen Kementerian Perhubungan yang disebut akan mengembalikan pengelolaan kawasan pelabuhan kepada BUMD Siak setelah insiden ambruknya jembatan pelabuhan beberapa waktu lalu.
Afni mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan mendapatkan kepastian bahwa pengelolaan pelabuhan tetap akan diberikan kepada daerah, dengan syarat pembentukan BUP baru segera direalisasikan.
Sementara itu, Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menjelaskan bahwa proyek galangan kapal ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur industri, tetapi juga akan memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Ia memperkirakan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 200 orang pada tahap konstruksi hingga operasional. Mayoritas tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga teknik, terutama di bidang pengelasan. Perusahaan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah daerah untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Kabupaten Siak.
Dari sisi potensi pasar, sektor maritim di wilayah Riau dinilai sangat menjanjikan. Berdasarkan kajian feasibility study, arus lalu lintas laut di wilayah tersebut mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal internasional. Selain itu, grup PT MNS sendiri saat ini mengoperasikan sekitar 123 kapal yang aktif beroperasi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan industri, PT MNS juga telah mengalokasikan dana lebih dari Rp7 miliar untuk pembangunan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer di area KITB. Infrastruktur ini dibangun sebagai upaya mendukung konektivitas dan mobilitas kawasan industri.
Tidak hanya itu, perusahaan juga mengembangkan fasilitas pendukung berupa sistem penyediaan air bersih mandiri menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ketersediaan air bersih di kawasan industri tersebut.
Yudi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan operasional galangan kapal tersebut. Ia menambahkan bahwa investasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Siak dan sekitarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
