Menit.co.id – Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya informasi palsu di media sosial terkait program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2026.
Sebuah unggahan di Facebook yang dipublikasikan pada 13 April 2026 mengklaim adanya distribusi bantuan tersebut dan meminta pengguna untuk meninggalkan komentar guna memperoleh informasi pendaftaran.
Namun, berdasarkan penelusuran fakta yang dilaporkan oleh Kompas.com, informasi tersebut dipastikan tidak benar dan tergolong sebagai bentuk penipuan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.
Unggahan itu diduga dibuat untuk memancing interaksi sekaligus mengumpulkan data pribadi pengguna media sosial secara tidak sah.
Dalam konten yang beredar, turut disertakan sebuah gambar yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto sedang duduk sambil memegang dokumen dan berbicara di depan mikrofon.
Gambar tersebut seolah-olah memberikan kesan adanya pengumuman resmi terkait program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah.
Namun, hasil verifikasi menggunakan teknologi Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut telah dimanipulasi dengan tingkat probabilitas mencapai 99,9 persen sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa konten yang beredar bukan berasal dari sumber resmi pemerintah.
Lebih lanjut, hingga saat ini tidak terdapat informasi resmi dari pemerintah mengenai perpanjangan program BLT Kesra untuk tahun 2026.
Program Bantuan Langsung Tunai tersebut secara jelas merupakan kebijakan tambahan yang hanya berlaku pada tahun 2025 dan tidak diperpanjang ke tahun berikutnya.
BLT Kesra sendiri dirancang sebagai bentuk bantuan sosial tambahan di luar skema bantuan reguler yang telah ada sebelumnya.
Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan basis data resmi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.
Menurut informasi resmi yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 17 Oktober 2025, BLT Kesra termasuk dalam rangkaian Paket Ekonomi 2025 serta kebijakan penyerapan tenaga kerja.
Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai ini hanya dirancang sebagai kebijakan sementara untuk tahun 2025.
Dengan demikian, klaim yang menyebut adanya pembukaan pendaftaran atau distribusi BLT Kesra pada April 2026 dipastikan tidak memiliki dasar resmi.
Pemerintah juga tidak pernah meminta masyarakat untuk mendaftar bantuan melalui kolom komentar di media sosial seperti Facebook, sehingga pola tersebut mengindikasikan upaya penipuan digital.
Pakar keamanan digital menilai, modus seperti ini kerap digunakan untuk memancing korban agar memberikan data pribadi seperti nomor identitas, nomor telepon, hingga informasi perbankan. Data tersebut kemudian dapat disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.
Selain itu, penggunaan gambar tokoh publik yang dimanipulasi dengan teknologi AI semakin sering ditemukan dalam berbagai kasus hoaks.
Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku penipuan semakin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat konten yang terlihat meyakinkan.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan program Bantuan Langsung Tunai atau bantuan sosial lainnya melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs kementerian terkait atau pengumuman resmi lembaga negara.
Fenomena penyebaran hoaks semacam ini menjadi pengingat penting bahwa literasi digital sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi palsu yang beredar di media sosial.
Pemerintah pun terus mengingatkan agar publik lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan daring yang memanfaatkan isu bantuan sosial sebagai kedok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
