Menit.co.id – Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa Malaysia saat ini menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang belum menerapkan kebijakan penjatahan bahan bakar, meskipun dunia tengah menghadapi tekanan krisis pasokan energi global yang semakin meluas.
Ia menegaskan bahwa sejumlah negara tetangga telah lebih dulu mengambil langkah pembatasan, bahkan ada yang sampai menutup hingga 400 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat keterbatasan suplai yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pernyataannya, Anwar Ibrahim menyebut bahwa bensin RON95 di Malaysia masih dijual dengan harga salah satu yang terendah di dunia, yakni sekitar RM1,99 per liter.
Sementara itu, harga solar memang mengalami tekanan kenaikan, namun pemerintah tetap memberikan keringanan khusus bagi sektor tertentu seperti petani, nelayan, dan layanan transportasi sekolah melalui penyesuaian subsidi.
“Berapa harga RON95 di negara-negara tetangga? Ada yang sudah mencapai RM10,50 per liter, ada juga RM4 dan RM6. Dan kita? RM1,99,” ujarnya sebagaimana dikutip dari The Edge Malaysia, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, pemerintah Malaysia menanggung beban subsidi dalam jumlah miliaran ringgit setiap bulan demi memastikan harga energi tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat secara langsung.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri sesi temu ramah bersama staf Institut Pendidikan Guru (IPG) serta siswa Pusat Tingkat Atas di kampus IPG Temenggong Ibrahim.
Dalam kesempatan itu, Anwar Ibrahim juga menjelaskan bahwa kondisi ini dapat dipertahankan berkat langkah awal pemerintah, termasuk penerapan subsidi yang lebih terarah serta hubungan diplomatik yang dinilai strategis dengan Iran.
Kerja sama tersebut, menurutnya, turut membantu kelancaran pergerakan tanker bahan bakar Malaysia yang melewati Selat Hormuz.
“Negara mana lagi yang diizinkan mengirim tanker minyak melalui Selat Hormuz? Namun ada pemimpin politik oposisi yang mengklaim kita tidak melewati Selat Hormuz. Ini menunjukkan kurangnya kerendahan hati dalam mencari fakta,” tegasnya.
Dalam perkembangan lain, hasil rapat kabinet pada hari Rabu juga menetapkan peningkatan jumlah personel kepolisian dan aparat penegak hukum di wilayah perbatasan negara.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya kasus penyelundupan bahan bakar yang dinilai semakin merugikan negara.
“Bahan bakar kita terlalu murah dan penyelundupan terlalu merajalela,” ujar Anwar Ibrahim. Ia menambahkan bahwa aktivitas penyelundupan menyebabkan aliran uang negara keluar secara ilegal dalam jumlah besar, sehingga diperlukan penguatan pengawasan untuk menekan potensi kerugian yang mencapai miliaran ringgit.
Selain itu, ia juga telah memberikan arahan kepada para menteri, kepala menteri, menteri besar, serta Perdana Menteri Sarawak terkait langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika situasi energi dan keamanan perbatasan yang sedang berlangsung.
Pemerintah, menurutnya, juga mengimbau masyarakat agar lebih memahami isu ekonomi dan geopolitik secara menyeluruh, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat yang beredar luas di media sosial.
Di sisi internasional, Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa krisis pasokan global juga berdampak pada meningkatnya permintaan dari negara lain, termasuk Australia yang disebut sempat meminta pasokan diesel dari Malaysia. Hal ini terjadi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam kunjungan resmi terbaru.
Dalam diskusi tersebut, Malaysia menjelaskan bahwa negara tidak memiliki surplus diesel, namun tetap membuka peluang ekspor apabila terdapat kelebihan pasokan di masa mendatang.
Selain itu, hubungan perdagangan kedua negara juga mencakup kerja sama lain seperti pembelian pupuk fosfat untuk mendukung petani Felda di Malaysia.
“Dia (Albanese) bertanya apakah Malaysia dapat memasok diesel. Saya mengatakan kita tidak memiliki surplus diesel, tetapi jika ada kelebihan, kita dapat mengekspornya,” jelas Anwar Ibrahim.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga energi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kebocoran ekonomi akibat penyelundupan yang masih terjadi di sejumlah wilayah perbatasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
